KURIKULUM SMK VETERAN KOTA PEKALONGAN

Pendidikan nasional di Negara kita dewasa ini sedang dihadapkan pada empat krisis pokok yang berkaitan dengan kuantitas, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme dan manajemen. Sedikitnya ada enam masalah pokok system pendidikan nasional : (1) menurunnya akhlak dan moral peserta didik; (2) pemerataan kesempatan belajar; (3) masih rendahnya efisiensi internal system pendidikan (4) status kelembagaan; (5) manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional; (6) sumber daya yang belum professional.

Menyadari hal tersebut, pemerintah telah melakukan upaya penyempurnaan system pendidikan, antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Bila sebelumnya pengelolaan pendidikan merupakan wewenang pusat, maka dengan diberlakukannya undang-undang tersebut kewenangannya berada pada pemerintah kota / kabupaten. Kantor Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat Kota / Kabupaten harus dapat mempertimbangkan dengan bijaksana kondisi nyata organisasi maupun lingkungannya dan harus mendukung pula misi pendidikan nasional.

Perubahan tersebut diatas berkaitan dengan kurikulum yang sendirinya menuntut dan mempersyaratkan berbagai perubahan pada komponen-komponen pendidikan lain. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi yang ada di daerah.

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ) SMK Veteran Kota Pekalongan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan : (1) Standar Isi; (2) Standar Proses; (3) Standar Kompetensi Lulusan; (4) Standar Tenaga Kependidikan; (5) Stanadar sarana dan prasarana; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Pembiayaan; (8) Standar Penilaian , untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Keterlibatan kepala sekolah dan guru dalam pengambilan keputusan-keputusan sekolah juga mendorong rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap sekolah yang pada akhirnya mendorong mereka untuk menggunakan sumber daya yang ada seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang optimal. Sekolah juga harus mampu mencermati kebutuhan peserta didik yang bervariasi, keinginan staf yang berbeda, kondisi lingkungan yang beragam, harapan masyarakat yang menitipkan anaknya pada sekolah agar kelak bias mandiri, serta tuntutan dunia kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang produktf, potensial, dan berkualitas.